Bom Pensiun Guru SD Terjadi Pada 2015 hingga 2017

BELAJAR DI LUAR KELAS. Sejumlah siswa SD Pasanggrahan 2, Kabupaten Tangerang, terpaksa belajar di luar kelas, Senin (14/1), karena ruang kelas mereka ambruk terkena hujan dan angin pada hari minggu lalu. FOTO : Eky Fajrin/ Satelit News JAKARTA - Sampai saat ini pemerintah belum bisa mengatasi kekurangan guru PNS untuk sekolah dasar (SD). Persoalan semakin besar, karena Indonesia bakal menghadapi bom pensiun guru SD tiga tahun berturut-turut. Prediksi bakal terjadi bom pensiun guru SD ini dipaparkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo di Jakarta kemarin (14/1). Dia mengatakan, bom pensiun guru SD ini bakal terjadi tiga tahun berturut-turut. Yakni pada 2015, 2016, dan 2017 mendatang. "Antisipasinya tentu harus dipikirkan dari sekarang," katanya. Pada tiga tahun ini, Sulistyo memperkirakan guru SD yang pensiun bisa mencapai setengah hingga satu juta jiwa lebih. Khusus di tempat kelahirannya, Jawa Tengah, perkiraan pensiun besar-besaran itu mencapai 100 ribu hingga 200 ribu guru SD per tahun. Keberadaan bom pensiun guru SD ini tidak lepas dari siklus pensiun PNS. Sebagaimana diketahui, rata-rata umur pensiun guru PNS adalah 60 tahun. Sulistyo mengatakan pada pertengahan dekade 70-an silam pemerintah sedang giat-giatnya membangun sektor pendidikan. "Program ini terkenal dengan istilah SD Inpres," kata dia. Sulistyo mengatakan kala itu pemerintahan yang dipimpin Soeharto sedang gencar-gencarnya membangun SD-SD Inpres di seluruh Indonesia. Setelah SD-SD Inpres tadi selesai dibangun, ternyata persoalan yang muncul adalah sediktinya jumlah guru. Akhirnya siapa pun yang mau jadi guru, langsung jadi PNS kala itu. "Syaratnya hanya dilatih sebentar," kata dia. Nah, rekrutmen masal guru PNS SD pada masa SD Inpres itu diperkirakan mulai pensiun pada 2015, 2016, dan 2017. Sulistyo berharap pemerintah tidak melanjutkan lagi program moratorium penerimaan CPNS baru secara ketat. Dia mengatakan kegagalan pemerintah memenuhi jumlah guru SD PNS tahun lalu disebabkan karena program moratorium yang tidak berjalan rapi. Dalam pernyataannya memang pemerintah menyebutkan formasi guru bebas dari moratorium rekrutmen pegawai baru. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak SD di daerah-daerah yang kekurangan guru PNS SD. Dampak dari kekurangan guru PNS SD sangat luar biasa. Yakni kepala sekolah dengan gampang merekrut guru-guru SD honorer. Kondisi ini sangat merugikan negara di kemudian hari. Sebab guru-guru honorer ini selalu minta diangkat langsung menjadi CPNS oleh pemerintah karena merasa sudah mengabdi lama. Sulistyo tidak ingin kekurangan guru terus terjadi ketika Indonesia bom bom pensiun guru PNS SD. Dia berharap mulai tahun ini atau mentok-mentok pada 2014 nanti, pemerintah menyiapkan pengganti guru-guru yang masuk gerbong pensiun massal itu. (wan)